Akademisi Lintas Universitas Gelar Diskusi Urgensi Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian  IPB University menggelar kegiatan diskusi terfokus tentang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Kegiatan ini dihadiri para ahli dari berbagai kampus ternama di Indonesia, yaitu: Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS, DEA– FEMA IPB, Dr. Ir. Suryo Wiyono, MSc. Agr– PTN IPB, Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, MSc– PTN IPB, Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, MSc– CTSS IPB, Dr. Ir. Widodo, MS - PTN IPB, Prof. Dr. Yunita Triwardani Winarto – UI, Dr. Ir. Gatot Mudjiono – UB, Prof. Dr. Ir. Y. Andi Trisyono, MSc – UGM, Dr Abdul Munif - PTN IPB. Selain itu juga hadir para aktivis pelaku SLPHT, yaitu  Ir. Wahono dari NASTARI Bogor dan Ir. Sabirin dari PANSU  Medan. Kegiatan ini dipandu oleh Ahmad Arif, jurnalis Kompas.

Dalam sambutannya, Dr. Suryo Wiyono selaku Ketua  Departemen Proteksi Tanaman IPB menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan jejaring para pihak yang memiliki kepedulian pada isu SLPHT dan menghimpun informasi, data dan gagasan tentang penguatan kembali kebijakan dan praktik sekolah lapang. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan penguatan SLPHT untuk menguatkan petani dan  system pangan kita. Rangkaian kegiatan diskusi terfokus ini terbagi dalam tiga cluster, yaitu petani, akademisi dan pemerintah. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan kedua, bulan lalu telah dilaksanakan dengan petani dan selanjutnya dilakukan Bersama pemerintah pada minggu depan.

“Diakhir kegiatan akan dilakukan perumusan hasil berupa Policy Paper pengembangan SLPHT  yang akan disampaikan kepada pemerintah. Harapannya, ini akan menjadi pertimbangan pemerintah kedepannya” terang Dr. Suryo Wiyono.

Para ahli dari berbagai kampus secara terang menyatakan pentingnya SLPHT sebagai metode pembelajaran dan penguatan petani. Prof. Damayanti Buchori mengatakan bahwa SLPHT masih sangat relevan.. Dahulu pada era Soeharto, SLPHT mampu melahirkan petani yang berfikir kritis berjiwa bebas dan berani bertanya dan ini penting termasuk pada era saat ini.

Pengembangan SLPHT saat ini tentu saja tidak semudah dahulu. Hal ini terkait makin banyaknya persoalan yang ada. Pada tataran teknologi dan pengetahuan sesungguhnya terus berkembang. Namun persoalan kelembagaan dan peraturan yang tumpang tindih dan implementasi yang lemah masih menyelimuti dan perlu dibenahi.

Upaya penguatan kelembagaan dan perturan ini juga harus dibarengi dengan mendorong keterlibatan para pihak secara luas. Dengan demikian desakan tentang pentingnya SLPHT sebagai jalan penguatan petani dan produksi secara berkelanjutan dapat memperoleh hasil yang optimal.

“Tantangan terbesar bagaimana meyakinkan para stakeholder diluar kita yang sudah sadar. Kita perlu mencari argumentasi yang kuat dan tidak menggunakan argumentasi yang lama yang mungkin sudah tidak relevan. Ini penting untuk mendorong anak-anak milenial dan orang perkotaan” ungkap Prof Damayanti Buchori

SLPHT saat ini tidak lagi dianggap penting dalam pembangunan pertanian. Sampai lima tahun terakhir SLPHT masih ada namun sebagai proyek. Kedepan selain penguatan dan implementasi dalam program pembangunan pertanian juga diperlukan penguatan dan pendampingan pada para alumni SLPHT sehingga mereka masih terus berkarya memperluas gerakan PHT ini.

“Pendekatan SLPHT tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proyek yang jangka waktunya pendek. Karena harus menyertakan pendampingan dan penguatan secara berkelanjutan dan menempatkan para alumni SLPHT sebagai petani pemandu” Prof. Dr. Yunita T. Winarto.

Merawat keberadaan para petani yang implementasikan SLPHT perlu dilakukan. Karena mereka bisa menjadi agen perubahan di komunitas dan desa. Pengalaman Sabirin di Medan selama ini mengatakan hal demikian. Oleh karenanya penting SLPHT ini dan perlu dilakukan pencarian dan pencetakan para penggerak desa melalui SLPHT.

Diskusi terfokus ini melahirkan berbagai gambaran apa yang seyogyanya dilakukan. Baik terkait penggunaan teknologi kekinian maupun penguatan kelembagaan. Dalam hal materi,  PHT bisa didesain sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi kekinian seperti misalnya penggunaan IT. Namun demikian Sekolah Lapang sebagai sebuah metode pembelajaran “tanpa dinding” harus tetap dilakukan sebagai jalan menguatkan petani.

Selain itu, pengembangan SLHT perlu didesakan pada pemerintah namun demikian juga tidak perlu sepenuhnya menunggu pemerintah. Pengembangan SLPHT tetap bisa dan terus dilakukan pada level komunitas dan desa sehingga menjadi gerakan kembali.

Hal lain yang perlu dilakukan saat ini penyelarasan peraturan dan perumusan dan implementasi SLHT secara komperhensif. Sampai saat ini belum singkronnya undang-udang, peraturan, dan program serta kegiatan. Termasuk didalamnya penguatan kelembagaan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kuatnya peraturan bisa menjadi dikuatkan dengan penyusunan peta jalan SLPHT.

Sementara Dr. Ir. Gatot Mudjiono mengemukakn pentingnya penguatan para pendamping SLPHT dalam hal ini petugas POPT. Saat ini beradaan petugas POPT makin sedikit dan wilayah yang dilayani makin luas. Satu orang petugas POPT bahkan bisa membawahi lebih dari satu kecamatan. PPL bisa menjadi actor penting yang perlu diajak dan mendapat pelatihan SL itu sendiri sehingga mereka menjadi pemandu.

 “Penting untuk mengintegrasikan dengan gerakan SLPHT ini dalam program pembangunan desa. Sehingga tercipta sisitem perlindungan tanaman tingkat desa. Kepala desa bisa menjadi managernya” tambah Dr. Gatot Mudjiono.

Pengembangan SLPHT kedepan perlu argumentasi yang kuat termasuk didalamnya kajian dan evaluasi SLPHT dari multidisiplin salah satunya persepktif ekonomi. Dengan argumentasi ekonomi soal ini mungkin bisa menjadi pengungkit sehingga lengkap cara melihatnnya. Hal ini penting dilakukan seperti diungkapkan Prof. Andi Trisyono.

Adapun Dr. Hermanu Triwidodo mengingatkan tentang pentingnya penguatan kelembagaan. Saat ini substansi SLPHT nya sudah cukup berkembang namun kelembagaannya masih pakai cara pandang revolusi hijau. di tingkat kementerian misalnya, bagaimana singkronisasi antara badan SDM dan Dirjen Tanaman Pangan terkait pelaksanaan SLPHT.

Diskusi terfokus ini memiliki banyak catatan dan gagasan tentang masalah dan  hambatan,  dan  perbaikan SLPHT kedepan. Oleh karenanya Dr. Suryo Wiyono mengingatkan pentingnya terus menguatkan kerjasama lintas sector mendiskusikan gagasan yang ada  untuk mendorong kebijakan,  dan strategi implementasi aksi SLPHT  dan  Pendidikan petani secara umum, di lapangan.

“Semoga diskusi-diskusi yang kami lakukan menjadi masukan dan sekaligus sumbangsih bagi petani, berbagai pihak dan bangsa ini” tutup Dr. Suryo Wiyono.

#IPBSDG1 #IPBSDG2 #IPBSDG15